JAKARTA – Blusuk.online – Jumat, 6 Februari 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri tersebut diikuti oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Dalam sambutannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ke depan.
“Berdasarkan hasil evaluasi, Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini kami laksanakan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar capaian tersebut dapat ditingkatkan pada tahun 2026,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani jagung. Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, antara lain di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh modal usaha untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Sementara itu, Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak.
Tidak hanya dari sisi permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga hasil panen. Upaya ini dilakukan agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak yang kerap membeli jagung dengan harga rendah.
Sebagai solusi konkret, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung, dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung sesuai standar HPP Bulog, yaitu Rp6.400 per kilogram,” jelas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, memutus mata rantai tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan pengawasan yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara mandiri, membayar pinjaman tepat waktu, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak serta mendorong kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia.
[Redaksi]
