Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung
Jakarta , blusuk online–
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Langgeng Purnomo menyampaikan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada jagung pakan ternak tanpa impor pada tahun 2025. Keberhasilan ini menjadi dasar untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan tahun 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Ke depan, strategi akan diperkuat agar capaian pada tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga perbankan dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah dilakukan di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga berperan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Polri memastikan petani tidak terjebak menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga rendah. Untuk itu, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog dalam penyerapan hasil panen dengan harga yang lebih berpihak kepada petani.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram,” tambah Brigjen Langgeng.
Program ini diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak demi terwujudnya ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani Indonesia.
By: Nyak Joni
Blusuk Online
