RANTAUPRAPAT – Blusuk.online – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat berkomitmen penuh dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan keikutsertaan jajaran struktural Lapas Rantauprapat dalam agenda virtual penting berskala nasional yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Jumat (31/07/2026).
Agenda yang diikuti merupakan “Rapat Persiapan Pelaksanaan Reviu Belanja Bahan Makanan Berupa Gas pada 76 Satuan Kerja Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2024”.
Kegiatan strategis ini ditujukan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk 8 wilayah, meliputi Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sumatra Utara.
Bertempat di Ruang Tata Usaha (TU) Lapas Rantauprapat, rapat koordinasi dan persiapan ini diikuti secara seksama oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat), serta Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) beserta jajaran staf terkait.
Pelaksanaan reviu belanja bahan makanan berupa gas ini merupakan bagian dari langkah pengawasan internal institusi guna memastikan efisiensi anggaran, ketepatan distribusi logistik, serta kesesuaian administrasi pengadaan barang dan jasa di dapur Lapas. Hal ini sangat krusial mengingat ketersediaan gas berkaitan langsung dengan kelancaran pemenuhan hak pangan dan nutrisi yang layak bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Selama jalannya rapat virtual, tim dari Lapas Rantauprapat menyimak pemaparan teknis mengenai indikator penilaian reviu, persiapan dokumen pendukung pengadaan, hingga mekanisme pelaporan data realisasi belanja bahan bakar gas untuk dapur umum pemasyarakatan.
Melalui keikutsertaan aktif dalam rapat persiapan ini, Lapas Rantauprapat siap menyajikan data belanja yang akurat dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses reviu dari tim penilai pusat, demi mempertahankan standar pelayanan dapur sehat yang bersih dan bebas dari penyimpangan anggaran.
[Redaksi]
