MEDAN – Blusuk.online – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat “Sangat Baik” (Zona Hijau) dalam Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Mewakili Kepala Lapas Rantauprapat, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) menghadiri undangan resmi penyampaian hasil penilaian yang digelar di Medan. Kegiatan tersebut bertujuan memaparkan hasil evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik serta langkah-langkah pencegahan maladministrasi pada instansi pemerintah di wilayah Sumatera Utara.
Satu-satunya Lapas Raih Predikat “Sangat Baik”
Berdasarkan hasil penilaian yang diumumkan, Lapas Rantauprapat menjadi satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan di kelasnya yang berhasil meraih predikat “Sangat Baik” pada tahun 2025 di wilayah Sumatera Utara.
Predikat Zona Hijau tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk layanan administrasi dan kunjungan warga binaan, telah memenuhi standar kepatuhan tinggi sesuai indikator yang ditetapkan Ombudsman RI. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, serta upaya nyata dalam mencegah praktik maladministrasi.
Komitmen Pelayanan Bersih dan Transparan
Kasi Kamtib menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran pegawai dalam membangun sistem pelayanan yang profesional dan berintegritas.
“Prestasi ini adalah buah dari dedikasi seluruh petugas dalam memberikan pelayanan terbaik. Menjadi satu-satunya yang meraih predikat ‘Sangat Baik’ tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga binaan maupun masyarakat,” ujarnya usai menerima hasil penilaian.
Terus Berinovasi dan Perkuat Pengawasan
Dengan capaian ini, Lapas Rantauprapat berkomitmen untuk terus melakukan inovasi pelayanan publik, mempermudah akses layanan bagi masyarakat, serta memperkuat pengawasan internal guna menjaga marwah institusi sebagai unit kerja yang bersih, transparan, dan melayani.
Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi satuan kerja lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima di lingkungan pemasyarakatan. Humas
[Redaksi]
